Pendidikan Tinggi Teologi dalam Arus Perubahan Pendidikan Tinggi Nasional: Nomenklatur dan KKNI

Konsultasi Nasional Pendidikan Tinggi Teologi PERSETIA, 17-20 November 2015 di STT Amanat Agung, Kedoya Jakarta.

KONAS PERSETIA 2015 telah berlangsung dengan baik pada 17-20 November 2015 di Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung, Jl. Kedoya Raya No 18, Jakarta Barat. Konsultasi Nasional ini dimaksudkan sebagai wadah percakapan berbagai pihak pemangku kepentingan (stakeholders) dalam Pendidikan Tinggi Teologi. Adapun hasil yang diharapkan dari Konsultasi ini adalah 1) Sebagai wadah yang menaungi kerjasama tiga program studi (Pendidikan Agama, Ilmu Agama, Filsafat Keilahian), baik sebagai kesatuan, maupun dalam tiga wadah yang berbeda; 2) Mendiskusikan dan mengidentifikasi permasalahan dan alternatif penyelesaian masalah menyangkut penyelenggaraan masing-masing prodi; 3) Mendiskusikan prinsip-prinsip dasar dalam kurikulum dari masing-masing prodi.
Mengingat Konas ini sangat penting, membicarakan hal yang urgen untuk masa depan pendidikan tinggi teologi di Indonesia, maka narasumber dalam KONAS PTT PERSETIA 2015 ini juga berasal dari beberapa lembaga Negara yang berkaitan dengan pendidikan tinggi teologi antara lain Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan DIKTI yang menjelaskan Nomenklatur dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan kebijakan nasional pendidikan tinggi dan nomenklatur yang diberlakukan DIKTI. ) Presentasi lain oleh BAN PT oleh Dr. Samuel Dossugi, MA tentang data dan informasi BAN-PT mengenai prodi-prodi dari Perguruan Tinggi Teologi dan Perguruan Tinggi Agama (Katolik dan Kristen), serta catatan-catatan BAN-PT atas situasi terkini PTT/PTA. Lembaga lain adalah Presentasi oleh Dirjen Bimas Kristen Oditha R Hutabarat, D.Th tentang data dan Informasi terakhir mengenai PTT dan PTA dalam binaan Ditjen Bimas Kristen Kemenag juga Presentasi oleh Dirjen Bimas Katolik oleh Sihar Petrus Simbolon, ST.h. MM.
Selain lembaga Negara Persetia juga mengundang asosiasi pendidikan tinggi teologi lain yanga ada di Indonesia antara lain KOLITI oleh Prof. Eddy Kristiyanto (STF Driyarkara, Jakarta) Presentasi mewakili KIPTI: Drs. Matheus Beny Mite, M.Hum,. Lic.Th (Univ Atmajaya, Jakarta). Presentasi PASTI (Persekutuan Antar Sekolah Tinggi Injili di Indonesia) oleh Pdt. Hendrik Ruru, Ph.D. Presentasi PESATPIN (Persekutuan Sekolah Alkitab dan Theologia Pentakosta Indonesia) oleh Pdt. Jannes Edward Sirait, D.Th. Adapaun Pembimbing Akademik KONAS 2015 adalah Pdt. Yusak Soleiman, Ph.D; Pdt. Yusak Budi Setyawan, MATS, Ph.D dan Pdt. Dr. Augustien Kaunang. Konas diikuti sebanyak 106 peserta dari seluruh Indonesia. Hasil KONAS PERSETIA 2015 ini adalah berupa rekomendasi-rekomendasi yang dutujukan kepada 3 lembaga negara tersebut dan juga kepada Pengurus Persetia sebagai berikut :

Pertama, Pengurus PERSETIA, untuk:

  1. Melakukan pendampingan kepada sekolah anggota yang bermaksud untuk melakukan alih bina dari Kementerian Agama ke Kementerian Ristek dan Dikti.
  2. Terkait nomenklatur Filsafat Keilahian dan Pendidikan Kristiani – (Pertama) – Bersinergi dengan KOLITI untuk merumuskan filosofi pendidikan dari Filsafat Keilahian & Pendidikan Kristiani (sebelum DIKTI merumuskan menurut versinya). (Kedua) – Membuat template berisi kategori mana yang perlu disepakati secara nasional oleh semua anggota (profil lulusan & capaian pembelajaran, termasuk bidang-bidang kajian dalam ilmu teologi), dan mana yang akan diisi oleh masing-masing sekolah.Untuk itu bisa dilakukan kajian akademik tentang terminologi filsafat keilahian dan meminta input dari para aggota Persetia, sambil proses penyesuaian tetap jalan.
  3. Meminta pernyataan tetang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan (PIP) dari sekolah-sekolah yang telah terakreditasi dari BAN-PT/DIKTI berdasarkan undang-undang yang berlaku.
  4. Meminta DBK untuk secara transparan menjelaskan tentang pelaksanaan program-program pembinaan yang membutuhkan pendanaan dari sekolah binaannya.
  5. Menyelenggarakan suatu lokakarya untuk mendesain kurikulum demi menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi.
  6. Bekerja sama dengan PGI untuk ikut serta memantau dan mengambil sikap teradap perkembangan RUU/RPP menjadi UU/PP.
  7. Mengkoordinasikan/menginformasikan hal-hal penting kepada para anggota berkaitan dengan kebijakan publik melalui konsultasi/dialog/pertemuan, termasuk di dalamnya adalah menginformasikan segala peraturan tentang pendidikan yang muncul dalam website PERSETIA.
  8. Menggalang persatuan dengan asosiasi-asosiasi sekolah-sekolah tinggi pedidikan teologi dan agamA duduk besama untuk membicarakan pembentukan LAM.
  9. Mewadahi pendampingan sekolah-sekolah tinggi pedidikan teologi dan keagamaan yang sudah terakreditasi lebih baik kepada sekolah-sekolah tinggi pedidikan teologi dan keagamaan yang belum terakreditasi yang ada dibawah naungan PERSETIA demi kemajuan bersama.

Kedua, BAN-PT dan Kemenristekdikti, untuk:

  1. Mempertimbangkan kembali jumlah minimal dosen, menjadi masing-masing 4 dosen per Prodi S2 dan S3.
  2. Menjelaskan tentang legalisasi ijazah yang dikeluarkan oleh sekolah-sekolah yang belum terakreditasi yang menurut DBK dapat diperoleh melalui ujian sekolah yang dilegalkan oleh DBK.
  3. Menjelasan tentang pemberlakuan Permendikbud 154 Tahun 2014 tentang nomenkaltur dan gelar-gelar, dan pemberlakukan Peraturan Menteri Agama (PMA) no 39 Tahun 2009 yang memberlakukan gelar-gelar yang berbeda dengan Permendikbud 154 Tahun 2014.

Ketiga, Kantor DBK Kementerian Agama, untuk:

  1. Apabila membina PT, DBK harus memenuhi standar mutu nasional dan transparansi.
  2. Menyediakan informasi yang jelas dan sosialisasi yang terencana kepada penyelenggara sekolah-sekolah tinggi pedidikan teologi dan keagamaan tentang:
  3. Peraturan perundang-undangan di bidang teologi dan keagamaan
  4. Pemberian beasiswa dilingkungan DBK
  5. Rancangan peraturan/perundangan di bidang pendidikan.
  6. Mendorong pelaksanaan good governance di DBK dengan menyediakan sarana pengaduan pelanggaran-pelanggaran etis yang dilakukan oleh oknum-oknum di lingkungan DBK
  7. Mengaktifkan pola komunikasi yang aktif dan transparansi dengan sekolah-sekolah tinggi pedidikan teologi dan keagamaan melalui milis.

Ke-empat, Sekolah-Sekolah Anggota, untuk:

  1. Perlu adanya komitmen dari sekolah anggota PERSETIA binaan DBK untuk tidak memberikn gratifikasi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan DBK, BAN-PT serta lembaga-lembaga negara lainnya.
  2. Mempelajari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pendidikan tinggi yang berlaku di Indonesia.
  3. Mendorong Sekolah-sekolah tinggi agama atau teologi milik negara sebaiknya mulai memikirkan pembentukan asosiasi sendiri untuk mewadahi kekhasan dan kepentingan-kepentingan yang dialami secara berbeda dari Sekolah-sekolah Tinggi Teologi swasta.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*